PPDB Zonasi Resmi Diganti Domisili, UN Kembali Hadir dalam Pendidikan
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, telah mengumumkan serangkaian kebijakan baru setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini dirancang sejalan dengan visi-misi Astacita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia hingga 2029. Beberapa kebijakan utama ini mencakup pendidikan karakter, sistem penerimaan siswa, hingga peningkatan kesejahteraan guru.
1. Kegiatan Sebelum Masuk Kelas
Mu’ti memperkenalkan kebijakan kegiatan pagi untuk siswa sebelum memulai pelajaran. Langkah ini bertujuan membangun karakter siswa, meningkatkan semangat, serta menanamkan rasa cinta Tanah Air.
- Senam Indonesia Hebat: Siswa diwajibkan mengikuti kegiatan senam minimal dua kali seminggu untuk menjaga kebugaran fisik.
- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya: Lagu kebangsaan akan dinyanyikan sebelum kelas dimulai sebagai bentuk kecintaan terhadap negara.
- Doa Bersama: Sebelum memulai belajar, siswa juga diwajibkan berdoa sesuai keyakinan masing-masing untuk menumbuhkan rasa syukur.
2. Kembalinya Ujian Nasional (UN)
Setelah sempat dihapus, ujian nasional kini kembali diadakan, namun dengan nama baru, yaitu Tes Kompetensi Akademik (TKA). Sistem ini akan diberlakukan mulai November 2025 untuk jenjang SMA/SMK, sementara SD dan SMP akan dimulai pada tahun 2026.
Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Toni Toharudin, menjelaskan bahwa hasil TKA dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.
3. Sistem Baru Penerimaan Siswa
Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga mendapat perhatian khusus. Nantinya, skema zonasi tidak lagi didasarkan pada dokumen kependudukan, tetapi menggunakan jarak rumah ke sekolah sebagai acuan utama. Selain itu, istilah PPDB akan diubah menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar lebih mudah dipahami masyarakat.
Langkah ini juga melibatkan sekolah swasta untuk menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri, sehingga memberikan peluang pendidikan yang lebih luas.
4. Renovasi 10.000 Sekolah
Fokus pada infrastruktur pendidikan menjadi salah satu prioritas Abdul Mu’ti. Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp17,1 triliun untuk merenovasi 10.000 sekolah yang mengalami kerusakan. “Proyek renovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan siswa dalam belajar,” ujar Mu’ti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/12/2024).
5. Kenaikan Tunjangan Guru
Kesejahteraan guru juga menjadi sorotan utama. Mu’ti mengumumkan kenaikan tunjangan sertifikasi guru sebesar Rp500.000, dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Kebijakan ini berlaku untuk guru ASN dan PPPK yang baru menyelesaikan sertifikasi.
Selain itu, guru ASN dan PPPK kini diperbolehkan mengajar di sekolah swasta dengan syarat tertentu yang ditentukan oleh tim pertimbangan.
Komitmen untuk Pendidikan Berkualitas
Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, baik dari segi karakter siswa, peningkatan kualitas akademik, hingga kesejahteraan tenaga pendidik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sektor pendidikan Indonesia dapat menjadi lebih inklusif dan berdaya saing global.