GAMKI Kecam Insiden Intimidasi Di Gereja Pniel Bentas Oleh Kodam Pattimura

Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mengecam insiden intimidasi yang diduga dilakukan oleh anggota Kodam XV Pattimura di Gereja Pniel Bentas, Ambon. Insiden ini terjadi saat ibadah Minggu dan memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat.

Insiden tersebut bermula ketika salah satu anggota dari Satuan Pembinaan Mental Kodam XV Pattimura membacakan surat penolakan terhadap penunjukan Ketua Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) di hadapan jemaat. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk intervensi yang tidak pantas dalam urusan internal gereja, menciptakan ketegangan di antara jemaat dan pihak militer. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara institusi militer dan masyarakat sipil perlu dikelola dengan lebih sensitif.

GAMKI menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kebebasan beribadah dan hak asasi manusia. Mereka menyerukan agar pihak berwenang mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa insiden serupa tidak terulang di masa depan. Reaksi ini mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap kebebasan beragama dan pentingnya menjaga netralitas institusi militer dalam urusan keagamaan.

Kapendam XV Pattimura, Kolonel Inf. Heri, menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi akibat miskomunikasi dan tidak adanya koordinasi yang baik antara pihak gereja dan militer. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud mengintimidasi, tetapi ingin memberikan klarifikasi terkait kebijakan yang berlaku. Penjelasan ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang jelas dalam mencegah kesalahpahaman.

Insiden ini telah menimbulkan keresahan di kalangan jemaat GPM Pniel Bentas, dengan banyak anggota merasa terancam oleh tindakan militer. Beberapa warga menyatakan bahwa mereka merasa hak-hak mereka sebagai umat beragama dilanggar. Ini menunjukkan perlunya perlindungan terhadap komunitas gereja agar dapat menjalankan ibadah tanpa gangguan.

Dengan kecaman dari GAMKI dan reaksi masyarakat yang kuat, semua pihak berharap agar pemerintah dan militer dapat lebih menghargai kebebasan beragama serta menjalin komunikasi yang lebih baik dengan komunitas agama. Diharapkan bahwa insiden ini menjadi pelajaran penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara institusi negara dan masyarakat sipil, serta menjaga stabilitas sosial di Ambon. Keberhasilan dalam mencapai hal ini akan menjadi langkah penting bagi pemulihan kepercayaan antara masyarakat dan institusi pemerintah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *