Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa meskipun anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) 2025 mengalami pemangkasan signifikan, pihaknya tetap berkomitmen untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Pemangkasan anggaran yang mencapai Rp 81,38 triliun dari pagu awal Rp 110,95 triliun tersebut, mendorong Kementerian PU untuk menggali sumber pendanaan alternatif melalui kerjasama dengan sektor swasta maupun investor asing.

Untuk itu, Kementerian PU mengandalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai solusi untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur besar. Dody Hanggodo menargetkan, dalam periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dari 2025 hingga 2029, total investasi yang bisa diperoleh melalui skema ini mencapai Rp 544,48 triliun. Skema KPBU ini diharapkan dapat mendanai berbagai proyek penting, mulai dari pembangunan bendungan, jalan tol, jembatan, hingga pemukiman.

“Investasi melalui KPBU adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur nasional terus berjalan meskipun ada keterbatasan anggaran dari APBN. Kolaborasi dengan pihak swasta sangat penting agar proyek infrastruktur bisa terealisasi lebih cepat dan efisien,” ujar Dody dalam keterangan tertulis, Senin (10/2/2025).

Beberapa sektor yang menjadi fokus utama dalam program KPBU ini mencakup 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman. Selain dapat mempercepat pembangunan, keterlibatan sektor swasta diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan proyek serta efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Bendungan dan embung, misalnya, tidak hanya vital dalam mendukung ketahanan air dan pangan, tetapi juga berperan dalam sektor energi. Sementara itu, pembangunan jalan tol dan jembatan diharapkan dapat mempercepat distribusi logistik serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Dody menambahkan bahwa KPBU bukan hanya sekedar soal pendanaan, namun juga menjadi cara untuk mendorong inovasi serta pengembangan keterampilan (soft-skill dan hard-skill) tenaga kerja Indonesia. Ia yakin bahwa melalui skema ini, kualitas infrastruktur yang dibangun akan semakin baik dan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Meskipun anggaran mengalami pemangkasan, Dody menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada pengurangan jumlah pegawai, termasuk tenaga honorer. Pemerintah tetap menjaga komitmen untuk memastikan kelangsungan pekerjaan dan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.