Jakarta – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menyambut baik kebijakan Presiden Joko Widodo yang mendorong sektor swasta untuk mengambil peran lebih besar dalam proyek-proyek infrastruktur negara. Pernyataan tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi ekonomi Indonesia, sekaligus memperkuat posisi kontraktor swasta di tengah dominasi BUMN Karya yang selama ini mendominasi sektor konstruksi.

La Ode Safiul Akbar, Sekretaris Jenderal Gapensi, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah strategis yang sangat tepat pada waktunya. Menurutnya, dengan melibatkan lebih banyak kontraktor swasta dalam proyek-proyek pemerintah, akan ada efek berantai yang positif, baik untuk sektor konstruksi maupun perekonomian secara keseluruhan. Ia menambahkan, pada 2023, sektor konstruksi tercatat menyumbang sekitar 10,5 persen terhadap PDB Indonesia, sebuah kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian negara.

“Melibatkan kontraktor swasta dalam proyek pemerintah akan menciptakan dampak ekonomi yang signifikan. Kami berharap langkah ini tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi kontraktor swasta, tetapi juga mengurangi ketimpangan finansial antara perusahaan swasta dengan BUMN Karya,” jelas La Ode dalam keterangan pers yang disampaikan pada Jumat (16/1/2025).

La Ode juga mengungkapkan bahwa selama ini dominasi BUMN Karya dalam pengerjaan proyek-proyek besar telah menjadi hambatan bagi perkembangan sektor konstruksi swasta. Ia berharap dengan adanya kebijakan baru ini, sektor swasta akan mampu kembali berperan lebih besar dalam pembangunan infrastruktur nasional. “Kami berharap wacana ini bukan hanya sekadar harapan, tetapi benar-benar dapat memotivasi kontraktor swasta untuk berkontribusi lebih besar pada pembangunan infrastruktur di Indonesia,” tegas La Ode.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan rencananya untuk menyerahkan lebih banyak proyek infrastruktur kepada pihak swasta. Proyek besar seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, diharapkan akan lebih banyak melibatkan kontraktor swasta. Presiden menegaskan bahwa meskipun pembangunan infrastruktur akan terus berjalan, pendekatan yang diterapkan akan lebih terbuka untuk sektor swasta, mengingat efisiensi, inovasi, dan pengalaman yang dimiliki oleh para pelaku industri swasta.

“Saya ingin memberi lebih banyak ruang kepada sektor swasta. Infrastruktur tidak akan dihentikan, tetapi akan saya ubah arahannya. Sebagian besar proyek-proyek besar seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara akan diserahkan kepada pihak swasta. Saya yakin sektor swasta lebih efisien, inovatif, dan berpengalaman dalam proyek-proyek infrastruktur besar ini,” ungkap Presiden Joko Widodo.

Kebijakan ini diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan di berbagai daerah, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dengan semakin banyaknya keterlibatan sektor swasta, diharapkan tercipta iklim persaingan yang sehat, efisien, dan berkelanjutan di sektor konstruksi. Pemerintah juga berharap bahwa kebijakan ini akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan, serta meningkatkan kontribusi sektor swasta terhadap perekonomian nasional.

Dengan kebijakan yang mendukung sektor swasta, Gapensi berharap sektor konstruksi Indonesia akan semakin berkembang dan mampu mewujudkan infrastruktur yang lebih berkualitas demi kemajuan ekonomi Indonesia di masa depan.