Pada 26 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan untuk menghentikan sementara sejumlah proyek infrastruktur baru di Indonesia, termasuk dua proyek tol yang terdampak oleh kebijakan ini. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menilai kondisi keuangan negara menjelang tahun anggaran 2025, yang mencerminkan perubahan pendekatan dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur di tanah air.

Dua proyek tol yang terdampak oleh keputusan ini adalah Tol Puncak dan Tol Kulon Progo-Cilacap, yang belum memasuki tahap konstruksi dan masih berada dalam proses studi kelayakan. Sony Sulaksono Wibowo, anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), menyatakan bahwa proyek yang masih dalam tahap perencanaan ini akan dihentikan sementara, memberikan waktu bagi pemerintah untuk mengevaluasi kemampuan anggaran negara sebelum melanjutkan proyek-proyek baru.

Tujuan penghentian ini adalah untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur digunakan secara optimal dan efisien. Melalui evaluasi ini, pemerintah berupaya mencegah pemborosan serta memastikan bahwa proyek-proyek yang diteruskan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kebijakan ini juga mencerminkan pendekatan yang lebih hati-hati dalam pengelolaan anggaran negara.

Meskipun demikian, Sony menegaskan bahwa proyek-proyek tol yang sudah berada pada tahap konstruksi, lelang, atau studi kelayakan tidak akan terpengaruh oleh kebijakan ini. Proyek-proyek seperti Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) akan tetap dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan proyek yang sudah memiliki kontrak dan mendukung perbaikan konektivitas nasional.

Kebijakan ini memunculkan beragam tanggapan di kalangan masyarakat dan pelaku industri. Beberapa pihak memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menilai anggaran, sementara yang lain khawatir dengan dampak jangka panjang terhadap pembangunan infrastruktur nasional. Selain itu, pemerintah juga mengundang sektor swasta untuk terlibat dalam pembiayaan proyek-proyek yang mungkin membutuhkan dukungan dana tambahan, yang menunjukkan keterbukaan terhadap kolaborasi publik-swasta.

Dengan kebijakan ini, diharapkan pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat berjalan lebih terencana, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.