Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penghentian sementara pembangunan infrastruktur baru di Indonesia, termasuk dua proyek tol yang menjadi korban kebijakan ini. Keputusan tersebut disampaikan pada tanggal 26 Desember 2024, sebagai langkah untuk mengevaluasi kekuatan finansial negara menjelang tahun anggaran 2025. Kebijakan ini menandakan perubahan arah dalam pengelolaan proyek infrastruktur di Indonesia.

Dua proyek tol yang terkena dampak dari keputusan ini adalah Tol Puncak dan Tol Kulon Progo-Cilacap. Kedua proyek tersebut belum memasuki tahap konstruksi dan masih dalam proses kajian kelayakan. Menurut Sony Sulaksono Wibowo, anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), proyek-proyek yang belum berjalan akan dihentikan untuk memberikan waktu bagi pemerintah untuk menilai kemampuan anggaran negara sebelum melanjutkan proyek baru.

Penghentian proyek baru ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran infrastruktur yang dialokasikan dapat digunakan secara efisien dan efektif. Dengan adanya evaluasi terhadap kekuatan finansial negara, pemerintah berharap dapat menghindari pemborosan dan memastikan bahwa proyek-proyek yang dilanjutkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini juga mencerminkan pendekatan hati-hati dalam pengelolaan sumber daya publik.

Meskipun ada penghentian untuk proyek baru, Sony menegaskan bahwa proyek tol yang sudah memasuki tahap konstruksi, lelang, atau studi kelayakan akan tetap dilanjutkan. Proyek-proyek seperti Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) akan terus berjalan sesuai rencana. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sudah memiliki kontrak dan mendukung konektivitas nasional.

Keputusan ini memicu beragam reaksi dari masyarakat dan investor. Beberapa pihak mendukung langkah pemerintah untuk lebih fokus pada evaluasi anggaran, sementara yang lain khawatir tentang dampak jangka panjang terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Investor swasta juga diundang untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek yang mungkin memerlukan pendanaan tambahan, menunjukkan keterbukaan pemerintah terhadap kolaborasi publik-swasta.

Dengan kebijakan ini, diharapkan pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih terencana dan berkelanjutan, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.