Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu, mengkritik sikap pemerintah yang dinilai masih belum sepenuhnya berkomitmen dalam percepatan transisi energi. Kritik ini muncul setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa penghentian operasional dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara tidak bisa dipaksakan karena keterbatasan anggaran.

“Jika pemerintah benar-benar serius dalam transisi energi, maka seharusnya kebijakan fiskal dan anggaran negara difokuskan untuk pengembangan energi terbarukan, bukan terus-menerus memberikan subsidi pada batu bara,” ujar Bondan dalam pernyataan resminya pada Rabu (5/2/2025).

Menurut Bondan, industri batu bara selama ini telah mendapat banyak keuntungan dari berbagai insentif, termasuk kebijakan royalti nol persen dan skema domestic market obligation (DMO). Selain itu, pajak karbon yang seharusnya diberlakukan pada PLTU juga terus mengalami penundaan oleh pemerintah.

Menanggapi keterbatasan anggaran yang disebut oleh Menteri ESDM, Bondan menilai bahwa hal ini semakin menegaskan pentingnya keterlibatan swasta dalam pendanaan transisi energi. Namun, pernyataan pemerintah yang seolah-olah enggan mempensiunkan PLTU justru bisa menjadi sinyal negatif bagi investor.

“Pernyataan tersebut berisiko membuat lembaga keuangan global ragu untuk berinvestasi dalam proyek transisi energi Indonesia. Sikap yang tidak konsisten ini bisa merusak kepercayaan investor dan memperlambat masuknya pendanaan yang sangat dibutuhkan,” jelas Bondan.

Selain itu, Bondan juga menyoroti bahwa pernyataan Menteri ESDM bertolak belakang dengan komitmen yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di forum G20. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa transisi energi adalah prioritas utama bagi Indonesia.

“Jika pemerintah ingin tetap dipercaya di mata dunia, maka kebijakan transisi energi harus dijalankan secara konsisten, bukan dengan memberikan pernyataan yang membingungkan,” tegasnya.

Bondan menekankan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk mempercepat transisi energi, seperti mengalihkan subsidi dari energi fosil ke energi terbarukan, memperketat regulasi emisi PLTU, serta mereformasi sektor kelistrikan agar lebih kompetitif bagi energi bersih.

“Tanpa tindakan nyata, komitmen transisi energi yang telah disampaikan di berbagai forum internasional hanya akan menjadi janji kosong. Padahal, dampak krisis iklim dan polusi udara semakin memburuk serta merugikan masyarakat luas,” pungkasnya.