Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berupaya meminimalkan dampak pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi, mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama adalah mempertahankan kelangsungan proyek infrastruktur yang telah direncanakan. Pemotongan dana yang mencapai lebih dari Rp140 miliar ini berdampak signifikan pada alokasi anggaran, terutama di sektor Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk irigasi, jalan, jembatan, serta Dana Alokasi Umum (DAU) untuk infrastruktur.

Secara keseluruhan, alokasi khusus pembangunan infrastruktur di Sumbar mencapai Rp300 miliar, dengan Rp150 miliar dialokasikan untuk PSDA dan Rp150 miliar lainnya untuk perumahan rakyat serta kawasan permukiman. Selain infrastruktur, pemerintah daerah juga berupaya mengurangi dampak pemangkasan anggaran pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta industri perhotelan dan restoran. Salah satu langkah konkret adalah melibatkan UMKM dalam program makan bergizi gratis guna menjaga perputaran ekonomi yang cukup besar.

Gubernur Sumbar juga telah menerbitkan instruksi bagi organisasi perangkat daerah untuk menyesuaikan kebijakan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Beberapa langkah efisiensi yang diterapkan mencakup pemangkasan perjalanan dinas hingga 50 persen, serta pengurangan belanja sarana penunjang seperti alat tulis kantor, listrik, air, dan pengeluaran lainnya antara 25 hingga 75 persen. Pemerintah juga sedang mengupayakan penyelesaian tunda bayar kegiatan tahun 2024 yang mencapai Rp21 miliar, termasuk penundaan dana bagi hasil pajak untuk kabupaten dan kota yang belum terealisasi pada triwulan keempat tahun lalu, dengan total hampir Rp300 miliar.