Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengutamakan kolaborasi antar lembaga. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menilai bahwa pendekatan sinergi ini merupakan solusi efektif untuk memperluas cakupan penerima manfaat. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyatakan bahwa model kerja sama ini dapat menjadi contoh dalam pengembangan layanan publik lainnya.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menandatangani kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan sejumlah BUMN Karya untuk mendukung pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dapur SPPG ini akan menjadi pusat produksi dan distribusi makanan bergizi bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Tahap awal pembangunan akan dilakukan di tiga lokasi, yaitu TK Putra II Kebumen, Jawa Tengah, TK Putra III Banjar, Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih, Jambi.

Setiap dapur akan dibangun secara permanen di lahan negara seluas 900 meter persegi dengan fasilitas lengkap, termasuk ruang serbaguna, dapur, tempat parkir, sumur bor, sanitasi, akses masuk, jaringan air bersih, peralatan dapur, serta instalasi pengolah air limbah (IPAL). Pendanaan proyek ini bersumber dari skema Corporate Social Responsibility (CSR) tiga BUMN Karya, yaitu PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, dan PT Pembangunan Perumahan, dengan biaya pembangunan satu unit dapur mencapai Rp4,5 miliar.

Rachmat menegaskan bahwa setelah seluruh perizinan selesai, konstruksi akan segera dimulai dan ditargetkan rampung dalam empat bulan agar dapur SPPG dapat beroperasi tahun ini. Program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas jangkauan penerima manfaat MBG hingga 82,9 juta orang. Dengan model pembangunan yang mencakup pengelolaan limbah dan distribusi makanan, program ini diharapkan dapat menjadi acuan nasional. Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan percepatan program makan bergizi gratis.