Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju, berkat kekayaan sumber daya alamnya, jumlah penduduk yang melimpah, dan posisi strategis di Asia Tenggara. Namun, tantangan utama yang dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut adalah infrastruktur yang belum merata dan optimal. Kesenjangan infrastruktur antara daerah perkotaan dan pedesaan menjadi salah satu masalah besar. Di Pulau Jawa, kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya memiliki infrastruktur yang jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah lain, terutama di wilayah Indonesia Timur.

Hal ini menyebabkan distribusi barang dan jasa tidak merata, yang berdampak pada ketimpangan pertumbuhan ekonomi. Dengan lebih dari seribu pulau yang terpisah oleh laut, sungai, dan pegunungan, kondisi geografis Indonesia memperburuk tantangan pembangunan infrastruktur. Akses ke daerah terpencil terbatas, yang menghambat konektivitas dan memperlambat proses pembangunan di banyak wilayah. Selain itu, pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang sangat besar, meski pemerintah telah menyediakan anggaran khusus, kebutuhan investasi tetap jauh lebih besar dari yang ada. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), tetapi kendala regulasi dan birokrasi sering kali memperlambat pelaksanaannya. Proses perizinan yang rumit dan tumpang tindihnya regulasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi hambatan dalam mewujudkan proyek-proyek infrastruktur. Reformasi birokrasi dan penyederhanaan perizinan menjadi langkah penting untuk mempercepat pembangunan. Selain itu, sektor konstruksi Indonesia juga menghadapi tantangan dalam kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan teknologi terbaru yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan proyek.

Pembangunan infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional.