Industri rokok elektronik di Indonesia mengecam aturan baru yang mewajibkan kemasan polos tanpa merek pada produk mereka. Kebijakan ini ditujukan untuk menurunkan tingkat konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik, serta melindungi konsumen dari dampak negatif yang ditimbulkan. Namun, produsen rokok elektronik menyatakan bahwa aturan ini akan berdampak buruk terhadap bisnis mereka dan dianggap tidak efektif.

Kebijakan kemasan polos ini diusulkan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya untuk menurunkan tingkat penggunaan rokok, terutama di kalangan anak muda. Pemerintah meyakini bahwa kemasan produk yang menarik dapat mempengaruhi minat konsumen, sehingga pengurangan visual merek diharapkan akan mengurangi daya tarik rokok elektronik. Selain itu, aturan ini juga dimaksudkan untuk menyamakan regulasi rokok elektronik dengan produk tembakau tradisional.

Produsen rokok elektronik mengklaim bahwa aturan ini akan menurunkan pendapatan mereka secara signifikan. Mereka berpendapat bahwa merek merupakan salah satu elemen penting dalam pemasaran produk, dan hilangnya identitas visual dapat membingungkan konsumen serta mengurangi loyalitas merek. Beberapa perusahaan besar bahkan mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan hukum guna menolak implementasi kebijakan tersebut.

Kritik juga muncul dari berbagai asosiasi dan organisasi yang menilai aturan ini terlalu ketat. Mereka berpendapat bahwa rokok elektronik, yang dianggap sebagai alternatif lebih aman dari rokok konvensional, seharusnya tidak dikenakan regulasi yang sama. Di sisi lain, kelompok-kelompok anti-tembakau mendukung penuh aturan ini dan mendesak pemerintah untuk mempercepat penerapannya demi kesehatan masyarakat.