Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah merancang program pembangunan rumah di kawasan infrastruktur yang telah dibangun pada era pemerintahan sebelumnya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah dan meningkatkan aksesibilitas hunian di berbagai daerah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa pembangunan perumahan ini akan dilakukan dengan melibatkan kerjasama antara Kementerian PKP dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Fahri menjelaskan bahwa kawasan infrastruktur yang sudah ada sebelumnya, seperti moda transportasi yang terintegrasi, akan dijadikan prioritas untuk pembangunan rumah. “Kami sedang membentuk tim dengan Kementerian PU untuk melanjutkan pembangunan perumahan di sekitar kawasan yang sudah memiliki transportasi yang baik, seperti yang ada di era pemerintahan Pak Basuki (Basuki Hadimuljono) dan Pak Jokowi,” ujarnya dalam seminar bertema Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025). Pembangunan rumah ini diharapkan akan mempermudah akses warga ke fasilitas umum dan mencegah rumah subsidi yang tidak terpakai karena lokasi yang sulit dijangkau.

Selama ini, banyak rumah subsidi yang terletak di pinggiran kota justru tidak dihuni karena kesulitan akses dan ketidakterpaduannya dengan kawasan sekitar. Fahri juga menekankan pentingnya integrasi antara perumahan dan infrastruktur pendukung lainnya untuk mengurangi angka rumah kosong yang tidak terpakai. “Kami sedang mengevaluasi kawasan pinggiran yang perlu terintegrasi dengan lebih baik agar tidak ada lagi rumah yang mangkrak,” tambahnya.

Program pembangunan rumah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah backlog rumah yang mencapai 10 juta unit, serta 26,9 juta rumah yang tidak layak huni. Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah, yang terdiri dari 2 juta rumah untuk perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Namun, karena anggaran negara terbatas, pemerintah membuka peluang bagi sektor swasta, baik domestik maupun internasional, untuk berinvestasi dalam proyek ini.

Negara-negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan China telah menunjukkan minat mereka untuk berpartisipasi dalam proyek ini. Jepang juga dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk menanamkan modal dalam program pembangunan 3 juta rumah tersebut. Pemerintah berharap kolaborasi ini dapat mempercepat penyelesaian masalah perumahan di Indonesia dan memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat terhadap rumah yang layak huni.