Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyampaikan bahwa kebijakan tarif timbal balik yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemungkinan besar tidak akan berdampak signifikan terhadap industri internet nasional. Menurut Sekretaris Jenderal APJII, Zulfadly Syam, saat ini infrastruktur internet di Indonesia sudah cukup banyak bergantung pada produk dari China dan beberapa negara lain di Eropa. Oleh karena itu, jika terjadi pembatasan atau hambatan dagang dari Amerika Serikat, masih ada alternatif suplai dari negara lain yang bisa menjadi pengganti.

Zulfadly menekankan bahwa selama masih tersedia produk substitusi dari negara lain, perkembangan internet dalam negeri tetap bisa berjalan dengan baik. Bahkan, menurutnya, ketergantungan Indonesia terhadap produk-produk dari Amerika Serikat dalam sektor ini tergolong rendah. Ia juga memperingatkan bahwa kebijakan tarif Trump bisa menimbulkan efek domino karena kebijakan tersebut menyasar banyak negara, tidak hanya Indonesia. Hal ini bisa mengganggu ekosistem dagang global dan menyebabkan perubahan besar dalam jalur distribusi barang teknologi.

Sebagai informasi, Presiden Trump memberlakukan tarif impor minimum sebesar 10% kepada seluruh negara pengekspor ke AS, dan bea tambahan untuk sekitar 60 negara dengan defisit neraca perdagangan tinggi terhadap AS. Negara-negara seperti China, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam menjadi target utama dengan tarif yang bervariasi, mulai dari 20% hingga hampir 50%. Meski begitu, beberapa negara seperti Kanada dan Meksiko tetap mendapatkan perlakuan khusus berdasarkan perjanjian dagang yang sudah ada sebelumnya.