Pemerintah Jepang mengumumkan rencana penerapan sistem otoritas perjalanan baru yang bertujuan untuk mencegah masuknya teroris dan individu berisiko tinggi ke negara tersebut.

Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah-langkah keamanan yang lebih luas setelah serangkaian insiden terorisme yang mengkhawatirkan di berbagai belahan dunia. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan nasional Jepang dan menjaga kestabilan sosial serta ekonomi negara.

Sistem otoritas perjalanan yang baru akan meminta semua pengunjung internasional untuk mendapatkan izin khusus sebelum memasuki Jepang. Izin ini akan diperoleh melalui aplikasi online yang dirancang untuk memproses data pribadi dan informasi terkait keamanan dari pelancong.

Calon pengunjung diharuskan mengisi formulir yang mencakup rincian perjalanan, tujuan kunjungan, dan latar belakang pribadi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ancaman dengan lebih efektif dan mencegah risiko yang terkait dengan terorisme.

Selain itu, pihak berwenang akan memantau aktivitas dan perilaku pelancong selama mereka berada di Jepang untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Setiap indikasi risiko akan ditindaklanjuti dengan investigasi lebih lanjut oleh agen keamanan terkait.

Kebijakan ini direncanakan akan diterapkan mulai awal tahun depan. Pemerintah Jepang berharap sistem ini dapat mengurangi kemungkinan ancaman teroris dan meningkatkan keamanan publik. Meskipun demikian, ada kekhawatiran mengenai dampak pada industri pariwisata, terutama bagi pelancong yang mungkin merasa terbebani oleh prosedur tambahan.

Pemerintah berjanji akan menyediakan panduan dan dukungan bagi pengunjung untuk memastikan proses aplikasi berjalan lancar dan tidak mengganggu perjalanan mereka.

Kebijakan ini mendapatkan tanggapan beragam dari masyarakat internasional dan domestik. Beberapa pihak menyambut baik langkah-langkah tambahan dalam menjaga keamanan, sementara yang lain khawatir tentang potensi pelanggaran privasi dan dampaknya pada kebebasan perjalanan.

Pemerintah Jepang berkomitmen untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem otoritas perjalanan dan membuat penyesuaian sangat diperlukan demi memastikan kebijakan ini tetap efisien sekali dalam menghadapi ancaman keamanan yang seiringnya berkembang.