Pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah di sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Namun, di tengah tantangan tersebut, pemerintah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tetap dapat berlangsung tanpa harus bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bambang Brodjonegoro, Penasihat Khusus Presiden untuk Urusan Ekonomi dan Pembangunan Nasional, menjelaskan bahwa anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) 2025 dipangkas sebesar Rp 60 triliun, sementara Kementerian Perhubungan mengalami pemangkasan sebesar Rp 13,73 triliun. Meski ada pengurangan tersebut, Bambang menegaskan bahwa sektor infrastruktur dan transportasi akan tetap berjalan, berkat adanya upaya efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

“Pemotongan anggaran sebesar Rp 60 triliun untuk Kementerian Pekerjaan Umum bukan berarti pembangunan infrastruktur akan berhenti. Begitu pula dengan Kementerian Perhubungan, yang tetap bisa menjalankan program-program penting meski anggarannya dipangkas,” ujar Bambang dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, pada Kamis, 20 Februari 2025.

Bambang juga menjelaskan bahwa untuk menjaga kelangsungan proyek-proyek infrastruktur, pemerintah akan lebih mengandalkan skema Public-Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dengan skema ini, sektor swasta berperan lebih besar dalam mendanai dan membangun proyek-proyek infrastruktur yang sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Skema PPP atau KPBU harus digunakan lebih banyak lagi. Kami akan bekerja keras untuk memastikan proyek-proyek infrastruktur tetap berjalan meskipun tidak seluruhnya dibiayai oleh APBN. Ini adalah langkah efisien yang dapat mempercepat pembangunan,” tambahnya.

Bambang juga menekankan bahwa keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat penting. Pemerintah mendorong agar sektor swasta dapat berinvestasi lebih besar dalam sektor ini, dengan memanfaatkan berbagai skema dalam PPP yang sudah terbukti efektif.

“Dengan melibatkan sektor swasta, pemerintah tidak hanya mengurangi beban anggaran, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan dengan efisien dan berkelanjutan. Ada banyak opsi dalam skema PPP yang masih sangat layak untuk diterapkan di Indonesia,” ujarnya.

Dengan kebijakan ini, diharapkan Indonesia bisa terus mempercepat pembangunan infrastruktur vital, meskipun ada pengurangan anggaran di sektor-sektor tertentu. Ke depan, kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru Indonesia.